Bali Dimungkinkan Menjadi Daerah Otonomi Khusus

  • 04 April 2001

Bali Dimungkinkan Menjadi Daerah Otonomi Khusus

Bali dengan keunikan daerah dan pariwisata yang sudah dikenal di seluruh dunia dimungkinkan untuk menjadi daerah otonomi khusus dalam Negara Kesatuan RI. Dari sudut konstitusi, tidak ada masalah untuk mewujudkannya. Persoalannya adalah bagaimana supaya Bali bisa menjadi daerah otonomi khusus.  

"Kalau Aceh dan Papua itu memang karena tuntutan merdeka dari daerah itu sangat tinggi, maka dalam Tap MPR mereka dikatakan sebagai daerah khusus. Lalu untuk daerah-daerah lain bisa dilakukan melalui usulan dari daerah-daerah itu sendiri," demikian kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hamdan Zoelva yang sedang reses dengan mengunjungi DPRD Bali, Selasa (3/4).

Usulan itu harus datang dari DPRD kabupaten, pemerintah kota, gubernur, bupati/wali kota, LSM, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. "Jika semua itu sudah mendukung, itu akan melapangkan jalan untuk menjadi daerah khusus. Secara konstitusional tidak ada masalah. Yang dilakukan adalah mengubah undang-undang tentang pembentukan Provinsi Bali, bukan provinsi baru," kata Hamdan yang memimpin 19 anggota Komisi II mencari masukan dari daerah.

Masalah daerah khusus itu tergantung dari tekad daerah itu sendiri. Seperti DIY, tak ada istimewanya selain dalam tata cara pemilihan gubernur karena gubernurnya adalah keturunan raja. Lalu memang ada suara-suara dari desa yang menginginkan ada kekhususan dalam tata cara pengurusan tanah di Yogya. "Walaupun yang itu belum diajukan secara resmi," kata Hamdan.

Sampai sekarang belum ada lagi daerah yang minta kekhususan selain Papua dan Aceh. Hanya saja ada daerah seperti Sulawesi Selatan yang menginginkan diterapkannya hukum Islam di provinsi itu tetapi ini juga belum suara formal.

Perlu diingat, lanjut Hamdan, substansi mengenai perubahan undang-undang dasar itu adalah pengakuan terhadap kekhususan daerah dan keragaman daerah. Selama ini yang menjadi masalah karena pemerintah ingin menyeragamkan daerah Indonesia yang sebenarnya tidak seragam. Semata-mata demi kesatuan dan kesamaaan, padahal sekarang, karena hal itulah kemudian menyebabkan gejolak di daerah-daerah.

Bali sebagai kesatuan

Dalam dialog antara DPRD Bali dengan Komisi II DPR RI, umumnya diutarakan hambatan dalam penerapan otonomi daerah di Bali yang memang berbeda dengan daerah lain.

Sekretaris Komisi A Nyoman Parta menyebutkan kasus terakhir mengenai rekomendasi perubahan sumbangan pajak hotel dan restoran (PHR) dari DPRD Kabupaten Badung. DPRD Badung merekomendasikan kepada pihak bupati agar menurunkan sumbangan PHR Badung dari 30 persen menjadi 15 persen.

Disinggung juga mengenai jurang pendapatan asli daerah yang diakibatkan pariwisata. PAD Badung di tahun 1999/2000 mampu meraup Rp 225 milyar, sementara itu Kabupaten Jembrana hanya Rp 4 milyar.  

Beberapa anggota DPRD yang lain menyoroti pembagian keuntungan BUMN yang beroperasi di daerah Bali. Menurut mereka, 24 BUMN yang beroperasi di pulau ini telah menghasilkan keuntungan yang amat besar namun selama ini belum ada yang menetes ke masyarakat Bali. Padahal, menurut Tap MPR IV tahun 2000 ada pembagian prosentase keuntungan BUMN untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Bali.

"Dengan melihat kondisi dan keunikan Bali, akan lebih baik bila otonomi diberlakukan di tingkat provinsi, atau ada perlakuan khusus terhadap Bali," ujar Parta.

Menurut Hamdan, dalam waktu secepatnya UU No 22/ 1999 tentang otonomi daerah akan segera direvisi. Terutama juga akan merevisi pengaturan hubungan antara kabupaten dan provinsi.

 

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/04/nasional/bali06.htm 


Terune-Sukawati-Usung-Nyoman-Parta-Tagline.html

Terune Sukawati Usung Nyoman Parta Tagline

  • 23 Juni 2017
  • Umum
  • Baliberkarya.com-Gianyar, Sosok I Nyoman Parta, SH mulai menggaung diusung secara spontan oleh "Terune" atau pemuda Sukawati menjadi Calon Bupati Gianyar 2018 mendatang.    Polesa ...