Jalan Berliku Nyoman Parta Loloskan Revisi Perda LPD


Jalan Berliku Nyoman Parta Loloskan Revisi Perda LPD

DPRD Provinsi Bali telah menetapkan Perda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kamis, 27 April 2017. LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat di Bali.
 
Di Indonesia, hanya ada dua lembaga keuangan yang pengelolaannya tidak tunduk pada UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatra Selatan.
 
Pembahasan revisi Perda itu menghabiskan waktu enam bulan lebih, dimulai pada 18 Oktober 2016. Salah satu tokoh kunci di balik perjuangan revisi Perda LPD ini adalah I Nyoman Parta. Dia didaulat sebagai ketua Pansus (Panitia Khusus). 
 
Parta adalah politisi vokal PDIP asal Gianyar, yang menjabat sebagai ketua Komisi IV DPRD Bali. Urusan adat, budaya, agama, pendidikan, dan masalah sosial lainnya, menjadi domain kerja komisi yang dipimpin Parta. 
 
Oh ya, saya perlu tegaskan, Komisi IV tidak bisa menjadi corong aspirasi untuk mencarikan jodoh bagi mereka yang jomblo. Tapi, jika kaum jomblo rutin melakukan bunuh diri, Komisi IV pasti akan turun tangan. Parta dkk ingin memastikan kaum jomblo, jika ingin mati jangan melangkahi kehendak Ilahi. Atau jika masih ngotot mau bunuh diri, pastikan utang sudah dilunasi.
 
Tampilnya Parta sebagai tokoh kunci ini tentu tidak dalam posisi meniadakan peran koleganya di DPRD Bali, dan pihak lain yang terlibat dalam pembahasan revisi Perda tersebut. Tokoh yang lain tentu telah bahu membahu bersama Parta menyelesaikan revisi Perda tersebut.
 
Peran Parta secara khusus diangkat, karena namanya berada dalam pusaran polemik selama pembahasan revisi Perda LPD ini. Badai protes hingga somasi mewarnai perjalanan Parta untuk meloloskan revisi Perda ini.
 
Tak tanggung-tanggung, “lawan” yang dihadapi Parta adalah MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman), dan Bendesa Adat (khususnya dari kabupaten Badung).
 
Kawan, hanya segelintir politisi di Bali yang berani berkonfrontasi langsung dengan lembaga Adat. Parta salah satunya. Ia memilih jalan yang tak populis. Ia berani dan teguh pada prinsipnya.
 
DPRD Bali dan MUDP awalnya memiliki pandangan yang berbeda terkait revisi Perda LPD itu. DPRD ngotot revisi Perda LPD. MUDP sebaliknya. Perda LPD minta dicabut. Pengelolaan LPD cukup diatur dengan hukum adat, sesuai amanat UU LKM.
 
Konfrontasi kedua lembaga ini puncaknya ketika pada 25 Oktober 2016, MUDP melayangkan somasi kepada Parta.
 
Somasi itu sebagai bentuk protes terhadap penjelasan Ranperda revisi LPD yang dibacakan Parta pada Rapat Paripurna DPRD Bali, 18 Oktober 2016. MUDP mempersoalkan penjelasan Ranperda yang dibacakan Parta itu karena menyoroti dua Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan MUDP Bali menyikapi terbitnya UU LKM, yakni SE No 11/SE/MUDP/2014 tgl 6 Februari 2014 tentang penundaan penyetoran dana pemberdayaan 5 persen; dan SE Nomor 25/SP/MUDP Bali/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang pendaftaran ulang LPD ke MUDP.
 
MUDP protes karena SE itu disebut Parta telah memunculkan kebingungan dari pengelola LPD dan bendesa pakraman, mendapat reaksi dari BKS LPD dan LPLPD, serta adanya puluhan LPD yang tidak menyetor dana pemberdayaan. Padahal, menurut MUDP, SE itu sudah melalui kajian matang yang melibatkan sejumlah pakar, dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pasumuhan Agung V MDP Bali tanggal 21 Desember 2013.
 
Dalam somasinya, MUDP mendesak Parta untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) di semua tingkatan di Bali, selambat-lambatnya 3×24 jam terhitung sejak surat keberatan itu diterima.
 
 
 
Mengahadapi Somasi itu, Parta bergeming. Ia menolak meminta maaf. Parta tetap memimpin Pansus, tancap gas membahas revisi Perda tersebut. “Saya tidak akan meminta maaf. Saya siap menanggung resikonya,” tegas Parta.
 
Sikap itu ditegaskan Parta dalam  sidang Paripurna DPRD Bali, 26 Oktober 2016. Keberanian Parta menolak somasi MUDP mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Dewan pada rapat paripurna tersebut. Tepuk tangan membahana saat Parta menegaskan sikapnya menolak meminta maaf atas pernyataannya.
 
Parta membeberkan alasannya mengabaikan somasi itu. Pertama, SE yang telah menimbulkan kebingungan, itu bukan mengada-ada, tapi faktanya ada. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD Bali dengan Pengelola LPD, dan beberapa pihak terkait sebelumnya.
 
Kebinggungan mereka itulah yang mendasari Dewan mengajukan Ranperda revisi Perda LPD. “Apa yang saya sampaikan adalah benar, baik penulisan maupun substansinya. Dan kenyataannya kebingungan itu memang terjadi. Di DPRD Bali ini ada empat Bendesa Adat. Pengelola LPD juga bereaksi. Begitu juga BKS LPD. Itu faktanya ada saat rapat dengar pendapat,” tegas Parta.
 
Kedua, Parta menegaskan bahwa apa yang disampaikannya dalam penjelasan Ranperda Inisiatif Revisi LPD itu bukan pendapat pribadi. Penjelasan tersebut merupakan sikap resmi DPRD Bali secara kelembagaan, yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna sebelumnya.
 
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pihak ini tampak adem ayem. Parta bahkan mengundang MUDP saat finalisasi pembahasan Ranpeda tersebut.
 
Langkah Parta kembali digoyang pada Februari 2017, saat pengurus LPD dan Bendesa Adat di Kabupaten Badung menolak revisi Perda LPD. Mereka bahkan mengancam akan menggugat Perda hasil revisi itu jika Dewan ngotot menetapkannya.
 
Sekali lagi, Parta tak goyah. Setelah meminta masukan dari pakar hukum, ekonomi, pemerhati budaya dan pihak terkait lainnya, Parta dan kawan-kawan menuntaskan pembahasan Ranperda itu, hingga dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapakan menjadi Perda.
 
p
 
Bagi Parta, jalan terjal siap dilaluinya, untuk memastikan agar ke depannya LPD bisa dikelola dengan baik, terhindar dari berbagai masalah dan memberi banyak manfaat bagi Desa Pakraman dan Krama Desa. Parta sangat menyadari, keberadaan LPD di Bali-apapun kondisinya- harus tetap ada. Parta siap berjuang untuk itu.
 
Seperti adigium, hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Parta mengatakan, “Runtuhpun Langit, LPD harus Tetap Berdiri Tegak”.
 
Tapi kalau ada lelaki seperti Heru (Fajar Bali), Ari Teja (Bali Ekspress), dan Ragil (Tribun Bali) dengan lantang mengatakan, “Runtuhpun Langit, Saya tetap menunggu cinta Raisha”, itu hanyalah sepenggal ayat untuk merawat status jomblo. Itu cacat peradaban.
 
Kembali ke Parta. Menurut dia,  revisi Perda LPD itu penting dilakukan untuk merespon dua hal. Pertama, merespon kondisi kekinian yang terjadi pada pengelolaan LPD. Belakangan ini, LPD dihadapkan pada sejumlah persoalan, antara lain regenerasi dan batas umur Kepala LPD; sertifikat kompetensi calon Kepala LPD; pengelolaan dan pertanggunjawaban dana Pemberdayaan 5% dari total keuntungan LPD setiap tahun; LPD bangkrut; LPD Desa Pakraman yang kecil; LPD besar dan banyaknya dana yang Idle (dana nganggur); praktek Perbankan; praktek operasional keluar wilayah Desa Pakraman; Aset LPD; Kepala LPD yang merangkap jabatan Lembaga Keuangan lain; dan sanksi adat dan sanksi pidana
 
Kedua, menyikapi terbitnya UU  LKM. Pasal 39 ayat (3) UU tersebut mengatur LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU ini. Ketentuan pasal tersebut telah menjadi polemik dan juga memunculkan tafsir yang beragam.
 
Parta menegaskan, hasil revisi Perda itu akan membuat LPD semakin kuat; peran pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD diperkuat; biaya pelatihan disiapkan secara permanen dan audit secara berkala terhadap LPD.
 
Poin-point revisi dalam Perda tersebut, di antaranya, pertama, posisi LP LPD, yang dulunya hanya melakukan pembinaan, sekarang bisa melakukan pendampingan teknis sampai mengawasi dan audit. Kedua,  bagi LPD yang melakukan investasi harus seizin Desa Pakraman. Ketiga, audit LPD dilakukan setiap tahun. Sebelumnya LPD sulit diaudit.
 
Keempat, terkait setoran dana pemberdayaan. Dalam Perda sebelumnya diatur dana pemberdayaan 5 persen dari total keuntungan setiap tahun, tanpa batasan. Tapi sekarang maksimal Rp300 Juta. Kelima, terkait syarat pendirian LPD, sebelumnya cukup dengan modal Rp20 juta, sekarang Rp50 juta.
 
Keenam, dana pelatihan, penjamin simpanan, perlindungan dan penyanggga likuiditas, dalam Perda sebelumnya tidak dirinci jumlahnya, sekarang sangat rinci. Ketujuh, istilah-istilah keuangan dalam pengelolaan LPD menggunakan bahasa Bali.
 
Sebelum ditutup, perlu saya informasikan bahwa sudah ada 1433 LPD di Bali. Hanya sisa 55 Desa Adat yang belum memiliki LPD. Secara keseluruhan, total kekayaan LPD sampai dengan Agustus 2016 mencapai Rp15,5 Triliun. Kredit yang disalurkan sebesar Rp12,1 Triliun, dengan jumlah nasabah 457.000 rekening.
 
Total dana Krama Desa yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito mencapai Rp12,9 Triliun, dengan jumlah penabung atau deposan 1,9 juta rekening. Adapun modal LPD telah mencapai Rp2,7 Triliun, serta laba yang dihasilkan telah mencapai Rp338,01 Miliar.
 
Akhirnya, selamat untuk Parta. Anda akan dicatat dalam lembaran sejarah LPD. Runtuhpun Langit, LPD harus Tetap Berdiri Tegak.

I-Nyoman-Parta-Pedagang-Kecil-Mesti-Dilindungi.html

I Nyoman Parta: Pedagang Kecil Mesti Dilindungi

  • gebrakan
  • (Baliekbis.com), Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta berteriak lantang untuk mengingatkan pasangan Bagus 12 atau dikenal dengan pasangan Bupati  Anak Agung Gde Agung  Bharata dan Wak ...